Indonesia Mendesak ASEAN Dorong Aturan Bersama Lawan Manipulasi AI – Perkembangan teknologi kecerdasan buatan membawa perubahan besar dalam cara manusia berkomunikasi dan mengonsumsi informasi. Namun di balik manfaatnya, muncul ancaman baru yang semakin sulit dideteksi: deepfake.
Konten palsu kini tidak lagi sekadar berupa teks hoaks atau foto editan sederhana. Teknologi AI mampu meniru wajah, suara, hingga gestur seseorang dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Di titik inilah, kepercayaan publik menjadi taruhan utama.
Melihat kompleksitas ancaman tersebut, pemerintah Indonesia menilai bahwa persoalan deepfake tidak bisa diselesaikan secara parsial. Pendekatan nasional saja tidak cukup, karena penyebaran konten digital melampaui batas negara. Karena itu, Indonesia mendorong penguatan kolaborasi regional di bawah payung ASEAN untuk menghadapi disinformasi dan manipulasi berbasis AI.
Standar Bersama untuk Menutup Celah Kejahatan Digital
Salah satu fokus utama kerja sama regional adalah menyamakan standar deteksi dan pelabelan konten berbasis AI di seluruh negara anggota ASEAN. Langkah ini dianggap penting karena perbedaan aturan antarnegara justru menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan digital.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, menegaskan bahwa fragmentasi regulasi hanya menguntungkan pembuat konten palsu. Ketika setiap negara memiliki standar berbeda, pelaku manipulasi dapat berpindah ke yurisdiksi dengan pengawasan paling lemah.
Dengan adanya standar regional, proses identifikasi konten deepfake diharapkan menjadi lebih cepat dan konsisten. Selain itu, pelabelan konten berbasis AI juga dapat membantu masyarakat memahami apakah sebuah video, audio, atau gambar merupakan hasil rekayasa teknologi.
AI Bukan Musuh, tetapi Perlu Tata Kelola
Pemerintah Indonesia menekankan bahwa kecerdasan buatan tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman semata. Teknologi ini membawa manfaat besar, mulai dari efisiensi industri, peningkatan produktivitas, hingga perluasan akses informasi. Masalah muncul ketika AI berkembang tanpa aturan yang jelas.
Pendekatan yang didorong adalah integrasi strategis—AI tetap diadopsi, tetapi dengan regulasi yang melindungi kepentingan publik dan nilai kemanusiaan. Tanpa tata kelola yang kuat, risiko penyalahgunaan teknologi akan semakin besar, termasuk untuk propaganda, penipuan, hingga manipulasi opini publik.
Selain ancaman deepfake, tantangan lain yang tak kalah penting adalah kesenjangan akses teknologi. Tidak semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan AI. Jika kondisi ini dibiarkan, jurang digital berpotensi semakin dalam dan memperlebar ketimpangan sosial.
Peran Penyiaran dan Literasi Digital
Dalam menghadapi gelombang teknologi baru, sektor penyiaran dinilai memiliki peran strategis. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi publik mengenai manfaat dan risiko AI.
Melalui sistem penyiaran yang inklusif, pemahaman tentang teknologi dapat disebarkan secara lebih merata. Literasi digital menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga mampu mengenali potensi manipulasi.
Edukasi publik mengenai cara mengenali konten sintetis, memahami label AI, serta memverifikasi sumber informasi dapat membantu menekan dampak negatif deepfake. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat memiliki daya tahan lebih kuat terhadap disinformasi.
Indonesia dan ASEAN Mulai Bergerak
Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa ruang digital tidak dibiarkan tanpa aturan. Platform digital diwajibkan mengambil langkah untuk melindungi anak serta mencegah penyebaran konten menyesatkan. Perusahaan teknologi global juga didorong menyediakan alat deteksi dan pelabelan konten berbasis AI agar transparansi meningkat.
Sementara di tingkat regional, ASEAN telah memulai sejumlah inisiatif penting. Di antaranya penyusunan panduan tata kelola dan etika AI, pembentukan kelompok kerja khusus AI, serta peluncuran peta jalan AI ASEAN yang bertanggung jawab untuk periode 2025–2030. Inisiatif ini bertujuan memastikan pengembangan teknologi tetap sejalan dengan nilai keamanan, transparansi, dan kepentingan masyarakat.
Langkah bersama ini menunjukkan bahwa negara-negara Asia Tenggara mulai menyadari bahwa tantangan AI bersifat lintas batas dan membutuhkan respons kolektif.
Kepercayaan Publik Jadi Taruhan
Melawan deepfake bukan semata soal teknologi, tetapi juga soal kepercayaan. Ketika masyarakat tidak lagi yakin terhadap keaslian informasi, stabilitas sosial dan politik bisa ikut terdampak. Oleh karena itu, kerja sama regional, regulasi yang adaptif, serta literasi digital menjadi fondasi utama dalam menghadapi era AI.
Pesannya jelas: AI harus dikembangkan secara bertanggung jawab. Tanpa aturan bersama, manipulasi digital akan semakin sulit dikendalikan. Namun dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, industri, dan masyarakat, teknologi justru dapat menjadi alat untuk memperkuat ekosistem informasi yang lebih sehat dan terpercaya di kawasan ASEAN. Tuna55
